Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra kerjanya untuk membuat skala prioritas dalam penggunaan alokasi tambahan anggaran tahun 2014 sebesar 900 Miliar. Anggota Komisi VIII, Aziz Suseno mengusulkan untuk menitikberatkan penggunaan tambahan anggaran itu pada program rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Tahun 2012 dana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak jadi dikucurkan. Ada daerah-daerah yang belum mendapatkan bantuan pasca bencana. Hitung-hitung mengobati penantian panjang yang dulu belum ada kepastiannya, maka saya mengusulkan agar tambahan anggaran sebesar 900 Miliar itu digunakan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena bencana terlebih dahulu,” ungkap Aziz dalam rapat kerja Komisi VIII dengan BNPB, Selasa (22/10).

 Selain hal tersebut dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah ini juga meminta agar penggunaan tambahan anggaran tahun 2014 itu dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana, pemenuhan logistic dan peralatan pasca bencana yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan letak geografis yang terkena dampak bencana. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta pemenuhan pusat pengendalian operasi (pusdalops), serta penyediaan pusdiklat penanggulangan bencana.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BNPB, Syamsul Maarif menyetujuinya. Dikatakannya diklat akan diberikan untuk penguatan dan pendidikan anggota BNPB serta masyarakat lainnya dalam rangka  penanggulangan bencana. Ditambahkannya, dari 33 Propinsi baru sembilan propinsi di Indonesia yang memiliki Pusdalops.(Ayu), foto : wahyu utumo/parle/hr.